Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan
Riau melakukan peninjauan terkait penyesuaian dan perkembangan status Pangkalan
TNI Angkatan Udara ke Detasemen TNI AU Hang Nadim Batam, Kamis (2/5). Komisi
yang membidangi tentang pemerintahan, aparatur dan hokum tersebut bertujuan
untuk mencari solusi terhadap Detasemen TNI AU yang terletak di Bandara Hang
Nadim Batam tersebut untuk bisa naik grade dari tipe D ke tipe C.
Detasemen TNI AU Bandara Hang
Nadim yang merupakan detasemen yang dibawahi langsung oleh Lanud Raja Haji
Fisabilillah Tanjungpinang tersebut mendukung dalam kegiatan operasi lepas
landas serta pendaratan pesawat udara militer guna keperluan pertahanan udara
oleh TNI Angkatan Udara. Direncanakan pada tahun ini detasasemen tersebut akan
berubah status menjadi tipe C dan secepatnya menyusul menjadi tipe B seperti
Lanud Raja Haji Fisabilillah yang berada di Tanjungpinang.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, H. Taba Iskandar, S.H., M.H., berpendapat bahwa pengajuan perubahan status
Pangkalan TNI Angkatan Udara tersebut dinilai agak terlambat karena melihat
perkembangan tentang kondisi wilayah udara di Kepulauan Riau yang semakin
padat. Taba juga menyinggung soal Mako TNI AU yang sedang dibangun di daerah
Nongsa Batam yang terlalu jauh dengan bandara. “Jarak dari Mako Lanud yang
berada ke nongsa ke bandara sekitar 10 menit, itu cukup memakan waktu, dan juga
beresiko macet, sehingga sangat disayangkan apabila terjadi hal-hal darurat
sehingga menghambat kelancaran kinerja TNI AU,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi
I DPRD Provinsi Kepri, H. Sukhri Farial, S.H., menyinggung belum adanya
renovasi yang berarti di Detasemen TNI AU Hang Nadim Batam, sedangkan
keberadaan TNI AU di wilayah Kepri khususnya Batam dinilai sangat penting
karena berbatasan langsung dengan Negara lain, sehingga perlu mendapatkan
perhatian.
Menanggapi hal tersebut, Kepala
Dinas Personel Lanud Raja Haji Fisabilillah, Letkol Adm Dimas Soleh Budiharta,
S.E., mengatakan bahwa pembangunan Pangkalan Udara di Batam berjalan lambat
karena terbentur dengan banyaknya birokrasi. “Kami akan terus berkoordinasi
dengan DPRD Kepri PIhak Bandara, dan BP Batam serta instansi terkait, serta
terus mencari solusi serta menyurati BP Batam agar mendapatkan lahan di bandara
untuk baseops dan shelter pesawat tempur TNI AU sehingga kinerja TNI AU akan
menjadi lebih cepat dan mudah”, harapnya.
Kepala Dinas Operasi Lanud Raja
Haji Fisabilillah Mayor Lek Wardoyo menambahkan bahwa di wilayah Kepulauan Riau
sendiri saat ini sudah ada 3 Lanud yang siap mendukung pertahanan wilayah udara
Kepri yaitu Lanud Raden Sadjad yang berada di Natuna, Lanud Raja Haji
Fisabilillah yang berada di Tanjungpinang, serta Lanud Rusmin Noerjadin yang
ada di Pekanbaru. Sementara untuk satuan radar ada di dua titik yaitu Satrad
213 Bintan, serta Satrad 212 Ranai. “Namun Lanud Hang Nadim Batam menempati
posisi yang sangat strategis, karena memiliki runway terpanjang sehingga
memungkinkan segala jenis pesawat militer TNI AU untuk mendarat dan lepas
landas untuk mendukung pertahanan wilayah udara Kepulauan Riau,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi
I DPRD Kepri, bersama pihak Bandara Hang Nadim dan Pejabat Lanud Raja Haji
Fisabilillah menyempatkan untuk meninjau proses pembangunan Markas Komando
(Mako) TNI AU yang berada di Nongsa Batam. Turut Hadir dalam Kunjungan tersebut
anggota Komisi I DPRD kepri, beserta seluruh personel Detasemen TNI AU Hang
Nadim Batam.
0 comments :
Post a Comment